Gaji PNS terlalu tinggi

Entah siapa sepakat dengan saya. Gaji PNS bagi saya terlalu tinggi. Dengan gaji yang sedemian tinggi orang akan berlomba-lomba masuk PNS. Walau untuk itu diperlukan biaya/modal besar.

Cara masuk seperti ini (dgn sogok-menyogok) terjadi di seluruh instansi. Mulai dari Kepolisian sampai Departemen Agama. Walaupun instansi-instansi tersebut sudah berlomba-lomba untuk meminimalisasi hal-hal seperti ini. Nampaknya para oknum masih berkutat pada teori supply demand.

Kembali Kenapa gaji PNS terlalu tinggi. Gaji tinggi PNS telah menciptakan ketimpangan luar biasa pada negara ini. Lihat daftar di blog kawan kita ini. Gaji PNS baru golongan Ia = 1-Jutaan. Itu masih bisa ditambah dengan berbagai macam tunjangan, dan remunerasi. Dan yang paling spektakuler adalah gaji ke 13.

Apakah ini wajar ?!?! tentu orang akan membandingkan dengan gaji-gaji rakyat yang lain. Misalnya dengan UMR yang rata-rata adalah 850rb. Namun ini pasti diabaikan karena negara mengambil perbandingan adalah Perdapatan Perkapita. Padahal kita tahu Pendapatan-Perkapita adalah sebuah rata-rata yang njomplang, karena jauh lebih banyak pendapatan di bawah Pendapatan-Perkapita itu ketimbang yang diatasnya. Atau dengan kata lain 70 persen orang masih di bawah Pendapatan-Perkapita itu. Untuk itu anda bisa merujuk pada data BPS.

Anda tahu bahwa APBN tahun 2010 yang sekitar 1200 Triliun itu yang 700T habis hanya untuk belanja rutin. Yang sebagian besar hanya untuk membayar gaji PNS tersebut. Yang digunakan untuk pembangunan adalah sebagian kecil saja, dari sisa APBN itu. Tidak habis pikir saya mendengar Subsisi BBM dan Listrik dicabut karena negara sudah tidak mampu untuk menutupinya. Kenapa-kenapa ?!?! Saya selalu menangis memikirkan ini.

Kembali ke gaji PNS. Bagaimana mungkin gaji PNS yang sudah kelewat besar ini, mereka masih belum bebas dari korupsi. Dengan tingkat layanan publik yang minim, bagaimana rakyat indonesia bisa menerima ini.  Ingat ?!?! orang Papua pun sudah memikirkan ini berkali-kali kemudian berkata “referendum”. Yah karena sumber daya ini habis disedot hanya untuk gaji PNS. Sementara orang seperti saya harus pontang-panting hanya untuk mencari 50-rb setiap hari.

Idealnya adalah Gaji PNS golongan IIIa adalah selalu setara dengan UMR. Nah ini baru sedikit agak adil. Dihapuskan apa yang namanya Gaji 13 dan THR. Dihapuskan remunerasi diseluruh instansi. Dibukanya rekruitment yang jujur dan terbuka. Ditegakkan sanksi yang tegas seperti pemecatan tanpa pensiun. Total belanja rutin negara tidak boleh lebih dari 50 persen dari APBN.

Nah itu baru nampak adil. Jika saja ada pemimpin yang berani menerapkan startegi seperti itu pasti negara ini akan melesat seperti Vietnam atau Thailand. Tapi apakah itu mungkin? nampaknya tidak, karena Presiden merasa butuh dengan birokrat. Birokrat ini tentu akan menjadi penghambat jika suplement-nya kurang. Hingga tentu seorang Presiden akan berbaik-baik pada birokratnya. Presiden mana yang bisa tahan jika birokrat ini mogok ?. … Al hasil jangan berharap negara ini menjadi lebih baik.

Kita semakin jauh tertinggal dengan Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Pilipina segera menyusul. Indonesia yang seharusnya menjadi pemimpin dunia setelah USA dan China, untuk bersaing dengan Pilipina aja sudah keok.

Apa yang dibutuhkan. Pemimpin yang revolusioner. Sekali lagi Revolusioner. Orang kuat seperti Soekarno. Walaupun teori “orang kuat” ini selalu mendapat tentangan dari pakar hukum tata negara. Karena jauh lebih ideal bagi mereka adalah “Konsitusi-Kuat” ketimbang “orang kuat“. Hal ini memang sejarahnya, kita telah dipimpin 2 orang kuat dengan konsitusi yang amburadul. Hasilnya negara tetap amburadul sepeninggal mereka.

Yah terserahlah… Mau dipimpin raja kayak di Saudi, Brunei atau di Monaco. Terserah dech, atau republik seperti USA. Pokoknya bagi saya, negara kita tercinta RI ini harus punya dana yang cukup untuk membangun. Tujuan dari pembanguaan ini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Apa gunanya pembangunan jika kesejahteraan kemudian dicabut. Berarti negara ini tidak mampu mensejahterkan rakyatnya.

Semua itu bisa dimulai dengan kebijakan populer untuk rakyat, dan tidak populer untuk birokrat. Potong gaji PNS (jangan malah Subsidi yang dipotong). Selamatkan APBN untuk pembangunan. Jangan biarkan perusahaaan2 terutama dari China lagi yang membangun negara ini. Sehingga muncul pertanyaan “Apa sich yang dibangun oleh negara ini (pemerintah), di antara apa yang dibangun oleh swasta ??”